“Selain itu kami juga mendorong BPKP RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPBN yang telah menggelontorkan dana tersebut,” tandasnya.
Gabriel mendaraskan, pihaknya merasa miris dengan pembangunan rumah seroja di Kabupaten Malaka.
“Kenapa kami merasa miris? Karena proyek bencana itu seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang terdampak badai seroja. Tapi dalam perjalanan hak-hak mereka tidak terpenuhi secara komprehensif,” terangnya.
Ia juga mempertanyakan, jika dana tersebut diduga kuat diambil atau dikorupsi lantas bagaimana dengan nasib orang-orang kecil di Nusa Tenggara Timur secara khusus di Kabupaten Malaka.
“Maka, jalan satu-satunya itu adalah mereka akan merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah karena mereka sudah kehilangan mata pencaharian dan rumah. Dan sampai di sana mereka akan menjadi korban perdagangan manusia (Human Trafficing). Tentu, persoalan ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Malaka,” tegasnya.
Gabriel menuturkan, Malaka itu termasuk daerah yang subur, tapi mengantongi human trafficing bahkan tertinggi di NTT”
“Selain itu rawan korupsi terutama dana-dana yang menyangkut hak-hak ekosobnya orang miskin dan para korban bencana, ” imbuhnya.
Lanjutnya, KOMPAK Indonesia sangat mendukung peran masyarakat sipil untuk berkolaborasi dengan Pers dalam hal membongkar sekaligus menjadi menara pengawas (Watchtower) dari persoalan tersebut.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
