Sesuai hasil review APIP ini, maka dari 2392 unit berkurang 174 unit maka hanya 3.118 unit rumah yang harus diperbaiki dengan rincian rusak ringan 2.210 unit x 10.000.000 per unit totalnya Rp22.100.000.000.
Rusak sedang 399 unit x Rp25.000.000 per unit totalnya Rp9.975.000.000 dan rusak berat 509 unit x Rp50.000.000 per unit dengan total Rp25.450.000.000.
Jadi total anggaran dari 3.118 unit sebesar Rp57.525.000.000 yang dalam pelaksanaan diduga bermasalah, bahkan sudah melampaui dari masa kontrak yang telah ditetapkan dimana berakhir pada tanggal 21 Oktober 2022 lalu.
Sementara proses pengerjaannya hingga saat ini belum tuntas.
“Oleh karena itu berdasarkan data ini, maka kami minta BPKP RI untuk segera melakukan audit investigasi terhadap proyek pembangunan rumah seroja di Kabupaten Malaka yang saat ini diduga bermasalah,” hal ini disampaikan oleh Koordinator KOMPAK Indonesia Gabriel Goa, saat dikonfirmasi victorynews.id, Jumat (11/8/2023) melalui telepon sebagaimana dikutip edisi tayang Sabtu, 12 Agustus 2023.
Gabriel menegaskan, mengapa pihaknya harus meminta BPKP RI bukan BPKP Perwakilan NTT untuk melakukan audit investigasi terhadap pengerjaan pembangunan rumah seroja di Kabupaten Malaka?
“Karena kami melihat anggaran ini dikucurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) jadi kami minta BPKP RI untuk melakukan audit investigasi, baik fisik maupun keuanganya yang saat ini diduga bermasalah,” jelasnya.
Gabriel Goa kembali menegaskan bahwa, pihaknya akan mendorong BPKP RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana pembangunan rumah seroja di Kabupaten Malaka.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
