Betun, Timorline.com – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi atau KOMPAK Indonesia mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI segera melakukan audit investigasi terhadap proyek bantuan Seroja di Kabupaten Malaka, NTT.
Desakan KOMPAK Indonesia ini lantaran Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggelontorkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp60.460.000.000.
Dana tersebut masuk ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka pada 31 Desember 2021 lalu guna memperbaiki 3.292 unit rumah yang rusak akibat badai seroja pada awal bulan April 2021 lalu.
Rincian pemanfaatan perbaikan rumah rusak akibat badai seroja, untuk rusak ringan 2.336 unit x 10.000.000 per unit totalnya Rp23.360.000.000.
Untuk rusak sedang 428 unit x Rp25.000.000 per unit totalnya Rp10.700.000.000 dan rusak berat 528 unit x Rp50.000.000 per unit dengan total R 26.400.000.000.
Kemudian, berdasarkan review Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terjadi selisih kurang 174 unit rumah dengan kategori rusak ringan 126 unit x Rp 10.000.000 per unit senilai Rp1.260.000.000.
Sementara rusak sedang 29 unit x Rp25.000.000 per unit totalnya mencapai Rp725.000.000 dan rusak berat 19 unit x Rp50.000.000 per unit dengan total Rp950.000.000.
Sehingga, total anggaran yang belum dimanfaatkan senilai Rp2.935.000.000.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
