“Di Polda, kita tunggu saja tindak lanjut dari Propam Polda NTT. Sedangkan di Polres Belu kita sudah dapat SP2HP, ini menunjukkan bahwa kasus ini sedang berproses,” tandas Ferdi.
Disinggung mengenai upaya penyelesaian damai secara kekeluargaan, Ferdi menegaskan, dalam hukum ada istilah damai itu indah. Ada juga proses Restorative Justice (RJ) yang bisa dilakukan di kepolisian atau kejaksaan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan. Tetapi dalam hukum, perdamaian itu tidak menghapus tindak pidana.
“Jangan sampai dengan alasan damai lalu mengabaikan perilaku-perilaku pidana itu terus berjalan. Yang dihukum itu perilaku, sehingga kalau memang polisi berpikir bahwa karena sudah damai lalu kasus tersebut dicabut itu hak mereka. Tapi ingat, pada prinsipnya proses hukum tetap jalan,” tegas Ferdi.
Menurut Ferdi, hingga saat ini korban belum memberikan keterangan pada penyidik karena kondisi korban belum siap untuk diperiksa.
“Karena pertanyaan pertama dari penyidik itu adalah apakah saudara sehat jasmni dan rohani? Nahhh, pengakuan korban per hari ini bahwa dia belum bisa duduk lama ataupun berdiri lama karena masih merasa pusing. Artinya ini diperiksa berarti sangat mengganggu kondisi korban,” tandasnya
Untuk sementara, menurut Ferdi, proses hukum yang sedang berjalan saat ini sifatnya interogasi sehingga belum ada proses pengambilan keterangan atau belum ada juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Kita dengar bahwa sudah dua kali dilakukan pemeriksaan. Itu yang patut dipertanyakan BAP darimana dan siapa yang memberikan keterangan. Cara memberikan keterangannya seperti apa. Artinya profesionalitas penyidik yang melakukan penyidikan ini yang patut kita pertanyakan,” tanya Ferdy.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
