“Kebutuhan kelompok tertentu tidak bisa diwakilkan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Harus diaspirasikan oleh mereka sendiri karena merekalah yang paling tahu tentang kebutuhannya. Bila kelompok ini diwakilkan maka dapat dipastikan usulan yang disampaikan tidak konek dengan kebutuhan,” tukas mantan anggota DPD ini.
Penerima penghargaan Yap Thiam Hien ini mengatakan, dari peta ketimpangan gender di Kabupaten Lembata, terlihat sebagian besar kelompok miskin adalah Perempuan. Atau dengan kata lain kemiskinan memiliki wajah Perempuan, baik dia sebagai PMI, Petani, dan lainnya.
Begitu halnya dari segi status dan pengalaman kehidupan yang buruk yang tidak teridentifikasikan dengan angka, sungguh sangat banyak dialami perempuan. Namun demikian Lembata memiliki progres kesehatan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari zero kematian ibu melahirkan tahun 2022. Angka ini mencerminkan baiknya derajat kesehatan perempuan Lembata. Sementara angka kematian bayi sebanyak 15 kasus, gizi kurang 3.607 kasus, dan 314 anak stunting.
Karena itulah Lery mempertanyakan mengapa di sela-sela kemiskinan, sosok perempuanlah yang tampil dominan? Sedangkan laki-laki jarang tampil? Hal ini memberikan gambaran betapa kemiskinan sangat dekat dengan Perempuan.
“Bagaimana kita melihat potret dan struktur anggaran kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, kesejahteraan PMI yang responsif gender dan pemenuhan hak dasar. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak dasar masih jauh dari harapan. Secara umum, apa yang terjadi di Lembata dalam program peningkatan kualitas hidup perempuan belum mendapat alokasi anggaran APBD yg baik dari pemerintah kabupaten,” kata Lery.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
