Lewoleba, Timorline.com – Sejauh ini kehadiran perempuan di setiap tahapan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) masih sekedar menjadi pelengkap dan memenuhi tuntutan regulasi. Kalau pun ada perempuan yang hadir dan menyampaikan aspirasinya selalu diabaikan dan dianggap bukan hal yang prioritas.
Hal itu disampaikan Ir. Sarah Lery Mboeik ketika memfasilitasi kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Komunitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Proses Politik dan Perencanaan Kebijakan Anggaran Pembangunan yang berlangsung di Aula Hotel Annisa Lewoleba, Rabu (13/03/2024).
Kegiatan yang digagas Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) bekerja sama dengan Migrant Care Jakarta dengan dukungan Inklusi ini diikuti 25 peserta perwakilan komunitas perempuan purna migran Lembata yang berasal dari 12 desa di Ile Ape, Ile Ape Timur dan Lebatukan.
Menurut Lery, sejauh ini Musrenbang di setiap tahapan mulai dari desa hingga Kabupaten masih didominasi kaum laki-laki. Padahal, jumlah penduduk perempuan di setiap wilayah jauh lebih besar daripada lak-laki.
Di Musrenbang Desa misalnya, banyak perempuan yang hadir hanya untuk menyiapkan konsumsi.
Dominasi kehadiran laki-laki di setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi salah satu sumbangsih kemiskinan berwajah perempuan, karena kebutuhan Perempuan dan kelompok rentan lainnya termasuk PMI belum tentu diaspirasikan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
