Mulai dari KAPAN? Mulai dari sejak awal PEMINDAHAN KEKUASAAN hingga SEKARANG, dalam dua periode kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Pilkada Pertama dan Pilkada Kedua. Kita mau mengecek sambil bertanya: ”Noda APA dan DI MANA dalam REZIM masing-masing?” Mumpung masih segar dalam ingatan dan alam bawah sadar rakyat Malaka bersama para pemimpinnya, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Diagnosa ulang berulang dengan menelanjangi diri ini perlu dan penting. Pertama, karena masa KINI tidak terlepas dari masa LAMPAU. Piring-Gelas-Sendok BERSIH masa LAMPAU menjadi KEWAJIBAN masa KINI untuk terus dan tetap memajangnya di ruang makan; sedangkan piring-gelas-sendok KOTOR masa LAMPAU menjadi KEWAJIBAN masa KINI untuk DIBERESKAN, entah dengan cara mencuci agar tetap digunakan atau sekadar dipajang di meja makan atau dengan cara membuangnya ke tempat sampah lalu dihanguskan dalam api atau dikubur.
Kedua, untuk meredam setiap bunyi-bunyian sumbang terhadap masa KINI yang kerap bernada FITNAH yang memojokkan, mendiskreditkan, dan menghina, karena menilai masa KINI sama saja dengan masa LAMPAU. ”Ibarat LEKI NO MAUK,” kata orang Malaka.
Pertanyaannya adalah apakah benar, masa LAMPAU dan masa KINI Malaka seperti LEKI no MAUK? Jawaban akan muncul seadanya ketika kita ”telanjang” melakukan OPNAME DAN DIAGNOSA ULANG BERULANG secara jujur dan detail dengan mempertimbangkan segala aspek secara komprehensif tanpa tedeng aling-aling.
Pesan kepada semua yang punya Kuasa
Menyaksikan pemberitaan RBS yang berjilid-jilid selama ini, saya menilai bahwa ada segelintir saudara-saudara orang yang memandang dan memperlakukan lembaga legislatif itu BUKAN sebagai MITRA KERJA eksekutif, tetapi sebagai RIVAL-nya eksekutif. Mengapa segelintir saudara-saudara ini lebih memilih BERKOAR-KOAR di media, dan tidak secara internal (dan baik juga melakukan pendekatan personal) untuk berdiskusi, tukar-menukar pendapat tentang segala ketidakberesan yang dihadapi?
Memang salah satu fungsi legislatif adalah ”pengawasan”, tetapi apakah fungsi pengawasan itu HARUS dilakukan melalui media sosial sehingga menjadikan media ”parlemen elektronik” demi publisitas? Demi POPULARITAS DIRI-kah sehingga terkesan sebagai FIGUR POLITISI HEBAT, penyambung lidah rakyat yang vokal? MUMPUNG waktunya tepat dan sangat strategis untuk semakin populer dan menjadi ”media darling”! Bukankah sebaiknya dan seharusnya fungsi itu dilaksanakan dengan cara ”dialog terbuka” dalam semangat KEMITRAAN antar anak-anak Malaka di ruangan dewan yang terhormat, tidak hanya SEKALI tetapi harus BERKALI-KALI?
Bahwa ada yang ”menyimpang” dalam kasus RBS, kiranya hukum negara terbuka untuk melaksanakan fungsinya demi tegaknya hukum. Hal ini tentu saja ADA SAATNYA untuk hukum bertindak. Bila saatnya tiba, Aparat Penegak Hukum (APH) tentu akan turun tangan menjalankan fungsinya. Tak perlu didorong-dorong, dan didesak-desak melalui siaran pers.
Pesan saya ada empat:
Pertama, hindarilah kesan ”rivalitas” antara legislatif dan eksekutif terkait kasus RBS, karena baik legislatif dan eksekutif pada hakikatnya adalah Pemerintah Daerah Malaka, dan kalian semua yang ada di lembaga legislatif maupun di eksekutif SEMUANYA ANAK-ANAK MALAKA yang harus bersama-sama berjuang untuk membangun Rai Malaka dalam semangat KEMITRAAN bukan RIVALITAS.
Kedua, hindarilah juga kesan ”politisasi” kasus RBS – mentang-mentang mau Pemilu dan Pilkada. Jangan menzolimi pihak tertentu. Mengapa? Karena, pertama, pihak yang dizolimi belum tentu salah. Dan kedua, karena RBS ini seturut SEJARAH KEBERADAANNYA adalah proyek yang TIDAK 100% MURNI lahir dari kebijakan kepemimpinan Malaka SAAT ini. Bencana Alam Badai SEROJA tidak terjadi pada masa kepemimpinan Malaka SEKARANG ini. Anggaran yang dikucurkan dari Pusat itu itu juga BUKANLAH hasil dari PERMOHONAN kepemimpinan Malaka sekarang, tetapi PERMOHONAN KEPEMIMPINAN MALAKA MASA LAMPAU, dan anggaran itu SELURUHNYA LANGSUNG DITRANSFER KE REKENING lembaga penanggulangan bencana Malaka, BUKAN ke rekening PEMDA MALAKA. Ketiga, karena aksi CARI POPULARITAS DIRI dan aksi CARI PANGGUNG bisa-bisa KONTRAPRODUKTIF.
Ketiga, ”JAS MERAH” — ”Jangan me-LUPA-kan Sejarah”. Selain jangan melupakan sejarah hadirnya anggaran untuk RBS itu, JANGAN LUPA pula bahwa kasus RBS tidak lebih LUAR BIASA daripada kasus-kasus Malaka lainnya sejak Malaka menjadi sebuah DOB. KITA MESTI TELANJANG…! Mari bersikap ADIL dan JUJUR dalam mengadili masa KINI.
Keempat, kepada para wartawan, yang umumnya adalah anak-anak Malaka, mohon untuk tidak PARTISAN dalam menjalankan fungsi kewartawanan. Jaga netralitas dan bersikap adil. Jangan LUPA bahwa kasus RBS tidak LEBIH LUAR BIASA dan TIDAK KALAH SEXY-nya dari kasus-kasus Malaka TEMPO DOELOE. Semoga! ***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
