Beberapa hal kemudian diinformasikan kepada ibu Menteri setelah beberapa kali kedua pihak bertemu. Ibu Menteri menjawab hal itu dengan berkunjung ke Malaka dan memberikan bantuan. Antara lain bantuan sosial tahan rumah bencana yang sekarang juga kita bisa lihat kemudian bantuan sosial jalan umum, tenaga surya, bantuan sarana air bersih, bantuan sosial alat pertanian, bantuan sosial ternak ayam petelur, dan bantuan lumbung sosial.
Bupati Simon menyebutkan, bantuan rumah tahan bencana sebanyak 20 unit di Desa Alas Selatan dengan anggaran senilai Rp3,3 miliar dan prosesnya sudah 100%.
Ada pula bantuan sosial penerangan jalan umum tenaga surya sejumlah 100 unit yang menelan anggaran delapan ratus empat juta tiga puluh ribu dengan lokasi di Desa Alas Selatan sebanyak 20 unit.
Di Desa Alas sendiri ada 15 unit, Desa Alas Utara 15 unit, Desa Kateri 15 unit, sisanya di Desa Fahiluka dan Biudukfoho, realisasinya sudah100%.
Kemudian, untuk bantuan sosial ayam petelur di Desa Rainawe 1.500 ekor untuk 30 keluarga penerima, dan di Desa Uabau 1.500 untuk 30 keluarga penerima.
Ada pula bantuan sarana air bersih di Desa Bakiruk, itu ada sumur air dalam 8 titik, kemudian mesin penyulingan air siap konsumsi sebanyak 18 unit tersebar di dua sekolah dan satu rumah sakit, dan satu rumah ibadah di Kabupaten Malaka.
Tak hanya itu, ada juga bantuan sosial alat pertanian 92 unit, sebanyak 22 unit di antaranya sudah tiba di Dinas Sosial dan masih kurang 70 unit yang sedang diproses
Selain itu, ada juga bantuan lumbung sosial di Kabupaten Malaka sebanyak 3 lumbung tersebar di desa Besikama, Desa Laleten, dan Desa Lawalu. Untuk 2023 ada penambahan lumbung sosial baru yang berlokasi di Desa Alas Selatan dan Desa Webriamata. ***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
