Indramayu, Timorline com – Sebagai langkah antisipasi dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berupaya aktif melakukan sosialisasi program Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
Kegiatan sosialisasi yang digelar BP2MI ini menggandeng Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Desa Widasari dan Cybers Job. Direktur Media Online Guetilang Hence Mandagi, turut didaulat menjadi salah satu pembicara pada program sosialisasi ini. Mandagi memberikan materi tentang peran Citizen Journalism dalam sosialisasi penempatan dan perlindungan PMI.
“Sebelum diberangkatkan kami akan melatih dasar-dasar jurnalistik bagi para calon PMI agar saat mereka bekerja di luar negeri bisa menjadi kontributor media Guetilang. Sehingga persoalan, kendala, atau perlakuan diskriminasi yang dialami PMI akan diberitakan di media Guetilang agar diketahui publik atau pemerintah di Indonesia,” papar Mandagi.
Dia menambahkan, PMI juga bisa melakukan review pariwisata atau lokasi wisata kuliner yang terbaik di negara penempatan. “Sehingga tulisannya bisa menjadi referensi bagi warga Indonesia yang berlibur di negara tersebut dan membutuhkan informasi wisata dan budaya setempat,” terang Mandagi yang juga menjabat Ketum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia.
Di sesi yang sama, Divisi Cybers Job, Oky yang turut menjadi nara sumber mengatakan, para calon PMI akan dibiayai seluruh beban pemberangkatannya ke luar negeri oleh pihak Perusahaan dan penggantian biaya-biaya tersebut dicicil bulanan dari gaji saat PMI resmi bekerja.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
