“Kalau saya kerja pake saya punya uang sendiri, negara rugi berapa. Kalau seperti itu, mestinya negara dalam hal ini Pemda Malaka yang harus bayar saya. Sebab, saya dirugikan negara. Selama empat tahun uang saya tidak dicairkan MN selaku PPK, kalo dibungakan berapa banyak uang saya. Coba dihitung baik-baik. PPK jangan bikin takabur”, demikian Aries.
Aries berjanji akan mendatangi MN lagi di kantornya pada Senin (20/11/2023). Pada Jumat (17/11) pagi, Aries bersama beberapa karyawannya sempat mendatangi pihak Dinas PUPR Malaka. Mereka bermaksud meminta pencairan anggaran pengerjaan proyek infrastruktur jalan di Kecamatan Botin Leobele. Tepatnya di titik pengerjaan yang menghubungkan Sarina (Desa Takarai) dan Bene-Bene (Desa Botin Maemina).
Proyek ini memiliki pagu Rp4,1 Miliar. Hingga batas waktu pengerjaan proyek sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, pengerjaan fisik baru mencapai 47,72 persen. Atas alasan itu, pihak PPK enggan melakukan pencairan.
Hingga berita ini ditayangkan, oknum PPK MN sedang diupayakan konfirmasinya. ***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
