Betun, Timorline.com – Komite Exekutif (Executive Committee – ExCo) Partai Buruh Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (26/09/2024), melakukan Temu Kader dan Pembekalan Calon Legislatif (Caleg).
Kegiatan Temu Kader dan Pembekalan Caleg ini berlangsung di rumah Maria Fransiska Klau di Umakatahan Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
Kegiatan Temu Kader dan Pembekalan Caleg ini dihadiri sekaligus menjadi narasumber, Sekretaris/Plh. ExCo Partai Buruh Propinsi NTT Sarlina M. Asbanu dan Wakil Sekretaris I Bidang Organisasi Partai Buruh NTT Yoppy Sartian Banoet.
Terpantau, Temu Kader dan Pembekalan Caleg Partai Buruh ini diikuti peserta yang adalah para caleg Partai Buruh Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Para peserta mengikuti kegiatan dengan mengenakan baju orange, ciri dan warna kebanggaan Partai Buruh.
Sarlina Asbanu selaku Sekretaris ExCo Partai Buruh Propinsi NTT mengurai tuntas materi: Sejarah Berdirinya Partai Buruh.
Sarlina mengungkapkan, Partai Buruh didirikan Muchtar Pakpahan dan organisasi buruh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Partai ini dideklarasikan di Pekanbaru, Riau, pada 1 Mei 2005. Azasnya adalah Pancasila.
Partai ini didirikan dengan tujuan Negara Sejahtera dengan Tiga Prinsip Utama yang dilambangkan dengan Tiga Rumpun Padi. Tiga Prinsip Utama itu adalah Kesetaraan, Distribusi Keadilan dan Tanggungjawab Publik.
Untuk mewujudkan Negara Sejahtera (Welfare State), kata Sarlina, Partai Buruh memperjuangkan 13 Patform Program Perjuangan. Ke-13 program
ini akan senantiasa diupayakan untuk terealisasi, baik dengan upaya legislasi, maupun dengan menyokong
aksi-aksi ekstra parlementer. Ke-13 Program Perjuangan Partai Buruh itu meliputi:
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
