Kepal Tangan Perlawanan Bu Mega: Hukum Bukan Alat Kekuasaan

Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik
  • Bagikan
Timorline.com

Oleh: Saiful Huda Ems, Lawyer and Journalist

MORAT-marit, begitu istilah yang tepat bagi Orang Jawa untuk menggambarkan keadaan yang hancur lebur, berantakan, kondisi kepercayaan rakyat pada Pemerintahan Jokowi secara faktual, bukan berdasarkan survei dari lembaga survei yang kerap menerima pesanan. Betapa tidak, semenjak Gibran Rakabuming Raka dipaksakan menjadi Cawapres 2024 melalui serangkaian “operasi” rekayasa keputusan hukum, Pemerintahan Jokowi selalu mendapatkan protes dan cibiran dari rakyat.

Protes dan cibiran rakyat tersebut semakin dahsyat, manakala berbagai kasus korupsi dan penegakkan hukum yang sangat gegabah, penuh rekayasa satu persatu mulai terungkap, meski sangat nampak sekali Rezim Jokowi sangat berusaha menutup-nutupinya, atau bahkan malah terkesan berusaha “cuci tangan”, seolah itu bukan domain atau ranah dirinya (Rezim Nepotis), melainkan hanya domain personal atau satu institusi yang berkepentingan dengan kasusnya saja. Lah kalau mau cuci tangan terus begitu, lalu apa gunanya rakyat mempunyai Presiden?.

Baca Juga :  Upaya Melestarikan Budaya Suku Bunaq-Lamaknen

Contoh mutakhir dari itu adalah gegernya penanganan proses penegakan hukum terhadap Kasus Pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, dimana Pengadilan Negeri Bandung pada Senin (8/7/2024) telah mengabulkan semua permohonan Praperadilan Pegi Setiawan. Dengan dikabulkannya seluruh permohonan Praperadilan Pegi Setiawan, maka Pengadilan Negeri Bandung telah membatalkan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Eki dan Vina, serta memerintahkan pembebasan Pegi Setiawan.

  • Bagikan