Jakarta, Timorline.com – Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas mewajibkan penyedia platform digital seperti Meta, Google dan Facebook untuk membayar konten berita dari perusahaan pers.
Beberapa hari setelah peraturan yang juga dikenal sebagai Perpres “Publisher’s Rights” itu diumumkan, Meta selaku perusahaan induk Facebook dan Instagram mengklaim mereka tidak wajib membayar konten berita.
Alasannya, konten-konten berita yang ada di platform media sosial milik Meta diunggah sendiri secara sukarela oleh perusahaan media massa, bukan sebaliknya.
Terkait sikap Meta tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kasong memberikan penegasan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
