Jakarta, Timorline.com – Melalui Sekretariat PPWI Nasional, redaksi Timorline.com menerima kiriman pernyataan pers berupa surat terbuka dari rekan-rekan Pewarta Papua disertai permintaan untuk memublikasikan surat terbuka di bawah ini. Secara singkat, surat tersebut berisi keresahan tokoh agama di Papua, Dr. A. G. Socratez Sofyan Yoman, MA, terkait masalah-masalah krusial tragedi kemanusiaan yang seakan tidak mendapatkan ruang untuk diselesaikan dengan baik dan beradab.
Surat terbuka bertarikh 23 Maret 2024 ini secara khusus ditujukan kepada Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, M.Han, di Jayapura, Provinsi Papua. Namun informasi dan keluh-kesah serta himbauan dari Gembala Socratez Yoman ini juga diperuntukan bagi semua pimpinan militer Indonesia, terutama di tingkat pengambil kebijakan. Tidak kalah pentingnya, surat ini juga semestinya menjadi masukan bagi Presiden Republik Indonesia dan semua pihak terkait agar kematian demi kematian manusia, baik orang asli Papua, warga pendatang, maupun pihak yang bertikai (TNI/Polri vs Pergerakan Papua Merdeka) dapat dihentikan dan semua kita dapat menikmati hidup secara damai, dari Sabang hingga Merauke.
Berikut ini petikan isi surat terbuka dimaksud.
___________
Perihal: TNI Harus Belajar Sejarah Proses Politik Penggabungan Papua Barat ke Dalam Wilayah Indonesia
Kepada Yang Terkasih,
Saudara Pangdam XVII Cenderawasih
Di Jayapura
Shalom!
Berkaitan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam dan biadab dilakukan aparat keamanan anggota TNI yang sedang viral dalam bentuk vidio dan beredar secara masif, ini sangat mengganggu nurani kemanusiaan kita semua, dan tentu saja saya sebagai Gembala sekaligus sebagai bagian dari Penduduk Orang Asli Papua (POAP).
Perilaku aparat keamanan anggota TNI yang dipertontonkan, penyiksaan terhadap seorang POAP yang dimasukkan dalam drum, ini sungguh-sungguh di luar batas-batas wilayah rasa kemanusiaan yang dapat mencederai dan melukai hati kami POAP.
Saudara Pangdam, perilaku anggota TNI ini terlihat paling biadab, kejam, brutal, barbar, dan seperti berwatak teroris, yang dikemas kebencian rasis dari aparat keamanan terhadap kami Penduduk Orang Asli pemilik Tanah ini.
Saudara Pangdam, kekejaman ini HANYA pengulangan peristiwa-peristiwa kejahatan kemanusiaan sebelumnya. Pada 10 Maret 2010 Pasukan TNI Batalyon Infanteri Yonif 756 menangkap Pendeta Kindeman Gire dan alat vitalnya dibakar dengan pisau sangkur panas dan meninggal dunia.
Ada pula, 17 Maret 2010 dan 30 Mei 2010 di Kampung Gurage Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, pasukan Yonif 753 menangkap dua warga sipil, Telangga Gire bersama Anggenpugu Gire dan interogasi, menendang, dan menyiksa mereka, dan TNI sendiri membuat vidio dan vidio itu menjadi viral di media sosial dan dipersoalkan oleh lembaga internasional PBB. KOMNAS HAM pernah menetapkan kasus ini Pelanggaran HAM serius. (Sumber: Tempo Interaktif, 5 Januari 2021).
Belum lupa dalam ingatan kita, kasus mutilasi yang terjadi pada 22 Agustus 2023 di Kabupaten Mimika, ketika empat warga Nduga, yaitu Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Atis Tini, dan Lemaniol Nirigi pergi ke Timika untuk berbelanja. Pembunuhan dan mutilasi ini melibatkan enam anggota TNI aktif dan empat warga sipil sebagai pelaku.
Peristiwa 7 Februari dan 24 Februari 2024 di Yahukimo, satu warga sipil yang tewas di tangan TNI dan dua pemuda warga sipil berinisial MH dan BGE ditangkap, diikat, ditahan, dan disiksa.
Saudara Pangdam, masih banyak rekaman kekejaman dan kejahatan militer di Tanah ini sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang. Kapan berakhir kekejaman dan kejahatan ini terhadap kami POAP?
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
