“Kami dari Komisi Yudisial punya form resmi untuk dilengkapi,” ujar staf yang tidak mau disebutkan namanya.
Staf tersebut juga meminta Silvester mengisi form resmi KY dan dibuatkan laporan tertulis untuk segera dimasukkan ke KY untuk diproses lebih lanjut.
Setelah formnya diisi secepatnya dimasukkan kembali untuk diproses. Sebab, setelah berkas diterima akan diverifikasi dan dianalisa awal lalu diteruskan ke Jakarta.
“Yang memutuskan seorang hakim melanggar kode etik atau tidak adalah Komisi Yudisial di Jakarta”, demikian si staf KY Perwakilan NTT. ***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
